LASKARQQ - Ahok Berkata Bohong Jika Anies Jadi Gubernur Tidak Menormalisasi Sungai

LASKARQQ

LASKARQQ - Jakarta, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yakin jika Anies Baswedan terpilih menjadi gubernur, dia akan tetap menormalisasi sungai untuk mengatasi banjir di Jakarta. Hal ini dikatakan Ahok untuk menanggapi kritik Anies mengenai cara Ahok menangani banjir.

Kalau Pak Anies diizinkan Tuhan jadi gubernur DKI, lalu dia nggak lakukan normalisasi seperti yang saya lakukan, bohong dia. Berani taruhan kita," kata Ahok ketika meninjau kawasan banjir di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Menurutnya satu-satunya cara mengatasi banjir di Jakarta sekarang ini dengan melakukan normalisasi bantaran sungai. Ahok mengatakan bahwa jika pemimpin Jakarta tak melakukan normalisasi sungai sama saja tidak bekerja untuk mengatasi masalah.

Siapapun yang jadi gubernur, kalau dia nggak lakukan normalisasi pasti dia nggak kerja. Kamu pilih banjir atau normalisasi?" kata Ahok. Jadi kalau dibilang satu pihak nggak mau normalisasi, satu pihak nggak mau banjir, saya nggak tahu ilmu dari mana itu," Ahok menambahkan. Lebih jauh, Ahok mengatakan banjir di Jakarta sudah ada sejak dulu. Ketika Ahok pertamakali menjabat di pemerintahan Jakarta, titik banjir mencapai 2.200 titik. Setelah proyek normalisasi berjalan, jumlah titik berkurang. Tahun 2016, tersisa 400-an titik.

BACA JUGA:

"Kalian Kira Gue Iseng Terima Aduan Setiap Pagi Hari" Ahok Katakan Kepada Staffnya

4 Fraksi DPRD DKI Mengadakan Rapat Kerja Begini Reaksi Ahok
Novel Menyebutkan Bahwa Polisi Mendikriminalisasi Kaum Ulama

Saat ini, kata Ahok, titik banjir jauh berkurang, tinggal sekitar 80 titik, di antaranya di sekitar Kali Sunter, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.  Jadi empat tahun kerja, kita baru berhasil 40 persen (menangani banjir)," kata Ahok. Saya harus mohon maaf kan situasi kayak gitu, kita udah lihat nggak ada cara lain (selain normalisasi). Ini sudah puluhan tahun (banjir) dari zaman gubernur yang dulu kok," Ahok menambahkan.

LASKARQQ

LASKARQQ - "Kalian Kira Gue Iseng Terima Aduan Setiap Pagi Hari" Ahok Katakan Kepada Staffnya

LASKARQQ

LASKARQQ - Jakarta, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegur stafnya, Kamilus Elu, saat sedang melayani aduan warga di pendopo Balai Kota DKI Jakarta. Lantaran kesal karena Kamilus dinilai belum memahami Peraturan Gubernur yang telah dibuatnya. Teguran Ahok bermula ada seorang warga yang mengadu karena diminta membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, untuk yayasannya. Padahal, nilai jual obyek pajak (NJOP) bangunan itu di bawah Rp2 miliar, dan seharusnya gratis.

Pak, ini rumah ibadah saya masih dikenain sewa sama orang tanah," kata ibu yang tidak mau disebutkan namanya, di Balai Kota DKI Jakarta. Kalau tanah itu kan di bawah Rp2 miliar memang gratis, kalau di atas itu harus bayar dan itu pun bisa ditangguhkan," timpal Ahok. Mendapat aduan tersebut, Ahok terlihat langsung memanggil Kamilus yang biasa mendampinginya saat melayani aduan warga. Kemudian, Ahok meminta stafnya untuk memahami setiap pergub yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI, salahsatunya pergub yang mengratiskan BPHTB untuk lahan di bawah Rp2 miliar.

BACA JUGA:

4 Fraksi DPRD DKI Mengadakan Rapat Kerja Begini Reaksi Ahok
Novel Menyebutkan Bahwa Polisi Mendikriminalisasi Kaum Ulama

Kalau mau bantu saya, Pergub itu harus dikuasai. Kalau lahan DKI bukan hak pengelolaan buat rumah ibadah nggak harus bayar apalagi yang hak pengelolaan. Maksud saya kenapa suka terima tamu di Pendopo (Balai Kota) supaya ketemu kasus nanti di bawa ke sana (Rapim) kita bahas," kata Ahok. Jika stafnya masih tidak mengerti pergub yang telah disusunya, Ahok berencana menaruh orang Biro Hukum DKI Jakarta setiap melayani aduan warga.

Dia juga meminta Kamilus untuk tegas memberi kepastian terhadap aduan warga. "Kalau putusannya tidak adil, itulah gunanya ada kita, Pak. Kenapa gue berdiri di sini? Karena di bawahan kita ini banyak putusan tidak adil untuk rakyat," kata Ahok. Terakhir, Ahok menegaskan aduan warga yang biasa ia layani satu persatu bukan bentuk main-main. Dari situ, ia bisa melihat kinerja anak buahnya yang berada di lapangan. Lu kira gue iseng tiap pagi (menerima aduan)? Foto tuh cuma sambilan bos. Gue tuh bukan iseng di sini. Ini supaya ketemu kasus (kemudian) kita menjadi tahu," tambahnya.

LASKARQQ

LASKARQQ - 4 Fraksi DPRD DKI Mengadakan Rapat Kerja Begini Reaksi Ahok

LASKARQQ

LASKARQQ - Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok Gubernur Jakarta terlihat tidak masalah terkait aksi empat fraksi di DPRD DKI Jakarta yang menolak rapat dengan jajaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jakarta.

Santai sajalah, ucap Ahok di Balai Kota DKI Jakarta. Fraksi PKS, PPP, PKB, dan Gerindra DPRD DKI Jakarta melakukan aksi boikot menyusul sikap Mendagri Tjahajo Kumolo yang kembali mengaktifkan Ahok menjadi gubernur. Mereka protes karena status Ahok terdakwa kasus dugaan penodaan agama.

Ahok tidak mau menjawab pertanyaan wartawan lebih jauh, dia meminta jurnalis untuk bertanya ke anggota dewan. "Kamu ngomong sama DPRD saja," kata Ahok disusul dengan tertawa. Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyayangkan aksi empat fraksi tersebut. Padahal yang dibahas menyangkut rencana peraturan daerah.

BACA JUGA:

Novel Menyebutkan Bahwa Polisi Mendikriminalisasi Kaum Ulama

Ada sekitar delapan perda yang sudah kami lempar ke DPRD untuk dibahas ya. Tentu kan kami memaksimalkan bagaimana komunikasinya, rakyat butuh," kata Saefullah. Masak nggak mau dibahas? Sayang dong, rugi negeri. Kan mereka dibayar dengan APBD juga sama dengan saya digaji dengan APBD bekerja untuk kepentingan rakyat," Saefullah menambahkan.

Saefullah mengaku baru mendengar sikap empat fraksi tersebut dari wartawan. Saya juga baru dengar dari kamu (wartawan), dia mau boikot segala macem. Yang jelas saat ini belum, belum ada koordinasi. Tapi besok kalau ini sudah tersedia terus nggak dibahas ya berarti memghambat," kata Saefullah.

Sementara, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Triwisaksana mengatakan aksi boikot dilakukan untuk menuntut kejelasan status Ahok. Selama tidak ada statusnya, kami tidak akan mau membahas apa pun, tidak ada rapat kerja, tidak ada kegiatan lain-lain dengan eksekutif," ujar Triwisaksana di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017).

Menurut Triwisaksana seharusnya Ahok diberhentikan untuk sementara. Dia mengacu pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda disebutkan seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara. Empat fraksi rencanannya juga akan mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri dan Presiden Joko Widodo untuk meminta ketegasan

LASKARQQ.com

LASKARQQ - Novel Menyebutkan Bahwa Polisi Mendikriminalisasi Kaum Ulama

LASKARQQ

LASKARQQ - Jakarta, Habib Novel Chaidir Hasan Bamukmin Sekretaris Jenderal DPD Front Pembela Islam curiga bahwa ada kasus dugaan pencucian uang melalui rekening Yayasan Keadilan untuk Semua yang sedang disidik Bareskrim Polri untuk mengkriminalisasi ulama. Bahkan, Novel meminta Polri membenahi lingkungan internalnya sebagaimana ketika dirinya mengungkit-ungkit kasus dugaan rekening gendut petinggi Polri yang pernah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Novel  mengatakan bahwa Kepentingan uang ini sangat dipaksakan untuk mengkriminalisasi ulama. Seharusnya yang perlu diusut itu, rekening gendutnya polisi! Itu kan kemarin uang kotak amal. Uang kotak amal, ya kan masjid, polisi pengen bongkar, pengen lihat jumlahnya, dialihin ke mana itu kan begitu. Munculnya dugaan kriminalisasi ulama lantaran hingga kini penyidik Bareskrim Polri tak juga bisa menemukan adanya dugaan pencucian uang dalam rekening yayasan yang menampung dana umat untuk kegiatan aksi demonstrasi menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dipenjara terkait kasus penodaan agama pada 4 November 2016 dan 2 Desember 2016 lalu.

Unsur pidananya sampai saat ini tidak diketemukan, apalagi pencucian uang. Kalau mau diusut itu masih ada reklamasi, kasus-kasus yang laen banyak, korupsi Ahok banyak, kenapa uang kotak amal dipermasalahin, yang semua alirannya jelas," kata Novel. Dalam kasus ini, Novel juga telah dimintai keterangan oleh penyidik. Saat itu, dirinya hanya dimintai untuk menjelaskan soal sumbangan umat yang diinisiasi ormas keagamaan yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Uang sumbangan itu dikumpulkan dengan meminjam rekening Yayasan Keadilan untuk Semua. Dia hanya menyampaikan masyarakat yang mau menyumbang dana agar bisa menyalurkannya ke rekening tersebut.

BACA JUGA:

Syafii Maarif Berbagi Tips Dengan Jokowi Tentang Menjaga Kebhinekaan
Kembali Diulang Pemungutan Suara Dilakukan Kembali Di 2 TPS

Soal GNPF, rekening (yayasan) ini, bener atau tidak. Waduh saya nggak tahu, yang pasti saya kasih informasi yang ingin menyumbangkan dananya nih nomor rekening ini yang saya kasih tahu nih ke rekening ini. Jadi, bebas ada yang (sumbang) Rp10 ribu, Rp5 ribu. Ketika saya cari informasi ada 49.900 orang yang nyumbang," kata dia. Novel kalim tak tahu total dana umat yang terkumpul.  Dana umat yang disalurkan ke rekening yayasan, kata dia, telah digunakan untuk kepentingan kegiatan aksi seperti kebutuhan konsumsi para pendemo.

Wah saya kurang tahu dah berapa totalnya. Karena saya bukan orang yayasan, kemudian saya bukan orang GNPF yang ngurusin keuangan. Saya tidak tahu sama sekali," katanya. Saya cuma tahu ada umat Islam mau menyalurkan dananya, berupa nasi bungkus, aquanya, diarahkan ke rekening. Semua GNPF itu tahu. Kalau untuk mengalirkan bantuannya ke sini, kalau alihkan (ke aksi) 212 (penyaluran) nasi bungkus ke mana aja, kemudian minuman ke mana aja," tambah Novel.

Terkait kasus ini, polisi telah menetapkan pegawai Bank BNI Syariah, Islahudin Akbar sebagai tersangka. Novel sendiri tidak mengenal sama sekali dengan Islahudin. Bahkan, dia juga mengaku tidak kenal dengan Ketua Yayasan Keadilan untuk Semua, Adnin Armas yang juga sudah diperiksa dalam kasus tersebut. Wah nggak paham dah. Saya aja ketua yayasan nggak tahu, apalagi pegawai bank. Siapa itu, (saya) nggak kenal," ucap Novel

LASKARQQ

LASKARQQ - Syafii Maarif Berbagi Tips Dengan Jokowi Tentang Menjaga Kebhinekaan

LASKARQQ

LASKARQQ - Jakarta, Untuk tetap menjaga kebhinnekaan, sinergi antarlembaga diperlukan  di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaga itu di antaranya kampus dan lembaga keagamaan. Pemerintah DIY perlu secepatnya berkoordinasi dengan perguruan tinggi dan lembaga keagamaan agar keistimewaan Yogyakarta bukan hanya sekadar istimewa secara undang-undang, tetapi juga istimewa dalam hal keadilan," kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif di Yogyakarta, pada sabtu kemarin.

Pendapatan itu dia katakan di seminar 'Meneguhkan Keistimewaan Yogyakarta Melalui Kesadaran Keagamaan dan Kebhinnekaan Menuju Kota Toleransi'. Syafii mengatakan bahwa Yogyakarta yang memiliki beberapa keistimewaan jangan sampai keistimewaannya hanya sebagai simbol.

Jika dilihat tingkat kemiskinan di Yogyakarta masih meningkat, dan harus ditangani secara serius. Dalam penanganannya harus dengan mendekatkan jarak antara yang punya dan tidak punya, kata Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu. Menurut dia, permasalahan kemiskinan dan kesenjangan itu harus dijembatani karena jika dibiarkan akan mengganggu kebhinnekaan. Masih adanya permasalahan itu menunjukkan penerapan Sila Kelima Pancasila masih menggantung di awan.

BACA JUGA:

Anies Pantau Pencoblosan Ulang Di TPS Kalibata

Kembali Diulang Pemungutan Suara Dilakukan Kembali Di 2 TPS

Kondisi Indonesia saat ini khususnya di DIY dalam penerapan Sila Kelima tersebut masih jauh dari harapan. Selain itu, Sila Kelima yang juga termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 juga belum diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat," kata Syafii. Rektor Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta Johanes Eka Priyatma mengatakan penerapan keadilan tidak jauh dari pelaksanaan hukum positif. Pelaksanaan hukum positif akan menciptakan masyarakat yang baik dan toleran.

Pembangunan sistem hukum yang mampu menopang toleransi menjadi tanggung jawab semua pihak khususnya dalam ranah pendidikan sehingga sekolah dan perguruan tinggi mempunyai peran yang sangat penting," kata Eka. Seminar yang dihadiri 150 peserta dari berbagai kalangan seperti dosen, mahasiswa, budayawan, dan tokoh agama itu diselenggarakan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) DIY.

LASKARQQ

LASKARQQ - Anies Pantau Pencoblosan Ulang Di TPS Kalibata

LASKARQQ

LASKARQQ - Jakarta, Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan berencana mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 29 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan pada hari ini Minggu (19/2/2017). Berdasarkan informasi yang diterima awak media, kedatangan Anies ke sana untuk memantau pencoblosan ulang. Di TPS tersebut Anies bersama pasangannya Sandiaga Uno menang 75 persen dengan perolehan 391 suara.

Sedangkan posisi kedua diisi oleh pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murdin sebesar 77 suara. Paling terakhir diisi oleh pasangan calon nomor urut 2, yakni Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat. Selain TPS 29, pencoblosan ulang juga dilakukan di TPS 01 yang terletak di Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat di hari yang sama.

BACA JUGA:

Kembali Diulang Pemungutan Suara Dilakukan Kembali Di 2 TPS

Pencoblosan ulang yang dilakukan di dua tempat ini berdasarka rekomendasi Badan Pengawas Pemilu. Ketua Bawaslu Mimah Susanti mengatakan, ada lima orang menggunakan formulir C6 yang bukan miliknya untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di dua TPS tersebut. Dua orang di TPS Kalibata dan dua orang di Utan Panjang dan satu orang lagi di Jakarta Timur. Dia menggunakan C6 yang bukan miliknya," Kata Mimah di Jakarta, Sabtu (18/2/2017).

LASKARQQ

LASKARQQ - Kembali Diulang Pemungutan Suara Dilakukan Kembali Di 2 TPS

LASKARQQ

LASKARQQ - Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melakukan pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara 1, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dan TPS 29, Kelurahan, Kalibata, Jakarta Selatan pada hari ini. Menurut dokumen KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat yang beredar di kalangan wartawan, pemungutan suara ulang berdasarkan hasil rapat pleno KPU Kota Jakarta Pusat nomor 011/BA/II/2017. Pemungutan suara ulang dilakukan mulai jam 07.00 WIB sampai jam 13.00 WIB.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti menjelaskan pemungutan suara ulang di dua TPS dilakukan karena ditemukan adanya pelanggaran ketika pilkada pada Rabu (15/2/2017). Ada lebih dari satu orang pemilih yang tak terdaftar yang memakai hak pilih di TPS. Lebih dari satu. Itu berdasarkan penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan kita dia terbukti," kata Mimah.

BACA JUGA:

PDIP Megemukakan Bahwa Ada Modus Kecurangan Baru Yang Terjadi Saat Pilkada DKI Jakarta
Tim Ahok - Djarot Laporkan Terkait Pemilih Siluman Ke Bawaslu
Polda Akan Kembali Periksa Rizieq Shihab

Pilkada Jakarta diprediksi akan berlangsung dalam dua putaran dan akan dilaksanakan pada 19 April 2017.  Yang masuk putaran kedua adalah pasangan Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan - Sandiaga Uno, sementara pasangan Agus Harimurti Yudhoyono - Sylviana Murni mengakui kekalahan mereka.

LASKARQQ